Arah pelayanan kesehatan Tanggamus menjadi pembahasan dalam forum terbuka. Sejumlah persoalan kesehatan dibahas bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Aliansi Tanggamus Memanggil atau ATM menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 1 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Makan Savana, Kotaagung.
Selain itu, forum menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Mereka membahas pelayanan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga efektivitas anggaran.
ATM Soroti Pelayanan Kesehatan Tanggamus
Ketua ATM Dauri Ruansyah menyampaikan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, arah kebijakan kesehatan perlu dibahas secara terbuka.
Menurutnya, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis juga menjadi perhatian.
Selain itu, ATM menyoroti kebutuhan dokter spesialis, bidan, dan perawat. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Namun, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang kritik. ATM juga membuka kesempatan bagi pemerintah untuk menyampaikan data dan penjelasan.
Dinkes Jelaskan Tantangan Pelayanan
Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Herry Novrizal memberikan tanggapan dalam forum tersebut.
Menurut Herry, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan fasilitas kesehatan. Namun, keterbatasan fiskal dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan.
Karena itu, pelayanan kesehatan akan diarahkan menjadi lebih proaktif. Layanan dasar dan layanan rujukan juga perlu terus diperkuat.
Selain itu, kritik dari masyarakat akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Program kesehatan diharapkan semakin berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Cek Kesehatan Gratis Capai 54 Persen
Dinas Kesehatan turut memaparkan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
Cakupan CKG di Tanggamus disebut telah mencapai 54 persen. Angka tersebut melampaui target sebesar 46 persen.
Selanjutnya, Dinkes menargetkan cakupan program meningkat hingga 80 persen. Masyarakat juga didorong memanfaatkan layanan di puskesmas terdekat.
Meski demikian, pemeriksaan saja dinilai belum cukup. Warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan perlu mendapatkan tindak lanjut.
Penanganan Setelah Pemeriksaan Jadi Fokus
Dinkes menargetkan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dapat berjalan optimal.
Beberapa penyakit menjadi perhatian dalam program tersebut. Di antaranya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.
Oleh sebab itu, masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko perlu mendapatkan penanganan. Dinkes menargetkan tata laksana mencapai 100 persen.
Dengan demikian, CKG tidak hanya diarahkan untuk menemukan risiko penyakit. Program tersebut juga perlu terhubung dengan pelayanan lanjutan.
DPRD Minta Anggaran Berdampak pada Pelayanan
Ketua Komisi VI DPRD Tanggamus dari Fraksi Gerindra, Romzi Edy, turut menanggapi kondisi pelayanan kesehatan.
Romzi mengakui masih terdapat keluhan dari masyarakat. Karena itu, pelayanan dan fasilitas kesehatan dinilai perlu terus diperbaiki.
DPRD juga menyoroti anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.
Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan didorong mencari akar persoalan. Inovasi pelayanan juga diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian
Ketersediaan fasilitas menjadi salah satu topik penting dalam FGD. Pemerataan tenaga kesehatan juga ikut dibahas.
Sementara itu, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dijangkau. Kualitas layanan juga perlu dijaga pada setiap fasilitas kesehatan.
ATM sebelumnya menilai keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah program. Besarnya anggaran dan pembangunan gedung juga bukan satu-satunya ukuran.
Sebaliknya, manfaat yang diterima masyarakat perlu menjadi perhatian. Akses yang mudah dan pelayanan yang berkualitas menjadi bagian penting.
Sinergi Diperlukan untuk Perbaikan Layanan
FGD mempertemukan berbagai unsur yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Utama RSUD Batin Mangunang hadir dalam forum.
Selain itu, DPRD, Dinas Sosial, Bapperida, perwakilan puskesmas, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat turut terlibat.
Dengan begitu, evaluasi tidak hanya datang dari satu pihak. Pemerintah dapat menyampaikan program, sedangkan masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan di lapangan.
Pada akhirnya, pelayanan kesehatan Tanggamus menjadi tanggung jawab bersama. Anggaran, fasilitas, dan tenaga kesehatan perlu diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.