LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelayanan BPJS Kesehatan Lampung Barat yang cepat, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan mendesak.
Pesan tersebut disampaikan Parosil saat menerima audiensi BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (4/8/2026). Pertemuan itu juga membahas program BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.
Pelayanan Cepat Jadi Perhatian Bupati
Dalam pertemuan tersebut, Parosil memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan.
Namun, kualitas layanan harus terus meningkat. Terlebih, masyarakat yang sedang sakit membutuhkan penanganan secara cepat.
Parosil meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam melayani peserta. Jika muncul persoalan pelayanan, ia berharap masalah tersebut segera ditindaklanjuti.
Bupati juga menekankan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendesak tidak menghadapi proses yang menyulitkan.
BPJS Kesehatan dan Pemkab Perkuat Koordinasi
Audiensi tersebut dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi Novi Kurniadi. Pertemuan ini menjadi kunjungan perdananya ke Pemkab Lampung Barat sejak menjabat sebagai kepala cabang.
Selain bersilaturahmi, BPJS Kesehatan ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi memiliki wilayah kerja di empat kabupaten. Wilayah tersebut meliputi Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.
Novi menyatakan koordinasi dengan Pemkab Lampung Barat penting agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Masalah Pelayanan Diminta Cepat Ditangani
Parosil berharap koordinasi yang kuat dapat mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Hal ini menjadi penting karena pelayanan JKN melibatkan berbagai pihak. BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya perlu bekerja secara terintegrasi.
Lampung Barat sendiri memiliki mekanisme penanganan keluhan pelayanan JKN. Masalah antara peserta dan puskesmas dapat diteruskan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan apabila belum dapat diselesaikan di tingkat fasilitas kesehatan.
Karena itu, koordinasi yang cepat dapat membantu menyelesaikan kendala peserta.
Akses JKN Lampung Barat Terus Diperkuat
Upaya memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan Lampung Barat bukan pertama kali dilakukan.
Pada Oktober 2025, Pemkab Lampung Barat dan BPJS Kesehatan juga membahas sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembahasan saat itu mencakup Universal Health Coverage (UHC) dan keaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.
Pemkab juga menyoroti peserta PBI-JK yang datanya tidak lagi aktif. Parosil meminta instansi terkait berkoordinasi agar warga yang memenuhi syarat tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, Pemkab berharap masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan cepat. Pemerintah daerah juga ingin memastikan persoalan administratif tidak menghambat warga yang sedang membutuhkan penanganan medis.