LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung Barat. Wakil Bupati Mad Hasnurin meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjaga kualitas makanan dan keamanan pangan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi Program MBG. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pesagi, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kamis (30/7/2026).
Rapat melibatkan pemerintah daerah, pengelola SPPG, BUMN, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan memperkuat pengawasan agar program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
29 SPPG Beroperasi di Lampung Barat
Pelaksanaan MBG di Lampung Barat terus berkembang. Hingga Juni 2026, sebanyak 29 SPPG telah beroperasi untuk mendukung program tersebut. Pemkab juga telah membentuk Satgas MBG sebagai bagian dari pengawasan di daerah.
Jumlah itu meningkat dibandingkan awal Februari 2026. Saat itu, baru 18 dari target 29 SPPG yang telah beroperasi.
Bertambahnya SPPG membuat jangkauan pelayanan semakin luas. Namun, peningkatan jumlah dapur juga harus diikuti pengawasan yang lebih ketat.
Karena itu, pemerintah menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu perhatian utama.
Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan Diperketat
Dalam evaluasi tersebut, Pemkab menekankan pentingnya standar higiene di setiap dapur SPPG. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masalah keamanan pangan dan menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.
SPPG tidak hanya bertugas menyiapkan makanan. Setiap unit juga harus memastikan proses penyimpanan, pengolahan hingga distribusi memenuhi standar.
Mad Hasnurin sebelumnya juga telah menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurutnya, dapur SPPG harus memenuhi ketentuan keamanan, kesehatan, dan kelayakan.
Selain itu, bahan baku harus berkualitas. Peralatan yang digunakan juga perlu memenuhi standar.
Dengan langkah tersebut, makanan dapat sampai kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan bergizi.
Pengawasan MBG Libatkan Banyak Pihak
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung Barat membutuhkan kerja lintas sektor.
Pemkab sebelumnya telah melibatkan camat, kepala puskesmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan di tingkat kecamatan. Pemerintah juga membagi wilayah kerja Satgas P3 MBG menjadi lima wilayah agar monitoring lebih efektif.
Keterlibatan puskesmas menjadi penting karena program ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Koordinasi tersebut juga memungkinkan pemerintah mendeteksi persoalan lebih cepat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut dapat segera dilakukan.
MBG Tidak Hanya Menyasar Pelajar
Penerima manfaat MBG di Lampung Barat tidak terbatas pada siswa sekolah.
Program tersebut juga menjangkau kelompok tertentu seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini terlihat pada operasional SPPG Polres Lampung Barat di Kecamatan Sukau. SPPG tersebut dirancang melayani sekitar 2.541 penerima manfaat dari 16 sekolah sekaligus mendukung MBG bagi ibu hamil dan menyusui.
Dengan cakupan tersebut, kualitas gizi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Pemerintah berharap makanan yang diberikan mampu mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan penerima manfaat.
SPPG Juga Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lokal
Keberadaan SPPG turut membawa peluang ekonomi bagi masyarakat Lampung Barat.
Pemkab mendorong pengelola memanfaatkan bahan baku lokal. Selain itu, operasional dapur dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Mad Hasnurin sebelumnya juga menyampaikan bahwa keberadaan SPPG diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang kerja sama dan pengembangan usaha lokal.
Dengan demikian, manfaat MBG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan gizi.
Program ini juga dapat memperkuat rantai pasok pangan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemkab Dorong MBG Tepat Sasaran
Pemkab Lampung Barat akan terus memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap 29 SPPG.
Pengawasan menjadi penting untuk memastikan makanan memenuhi standar gizi, higienis, aman, serta diterima kelompok yang memang menjadi sasaran program.
Melalui sinergi pemerintah daerah, SPPG, tenaga kesehatan, BGN dan berbagai pihak terkait, Program MBG di Lampung Barat diharapkan berjalan semakin baik.
Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.